Lowongan CPNS 2014: Ratusan Peserta Pra Jabatan PNS Kena Pungli

Ratusan calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kabupaten Blitar rekruitmen tahun 2007 meresahkan adanya pungutan yang diberlakukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat.

Untuk bisa ikut kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat)  pra jabatan di Surabaya dan Batu Malang, setiap CPNS diwajibkan membayar uang Rp2,2 juta hingga Rp3 juta. Jika tidak, para CPNS tidak akan pernah mendapatkan SK PNS-nya.

Menurut keterangan salah seorang CPNS dari  Kecamatan Udanawu, sebanyak 543 CPNS angkatan 2007 dikumpulkan di BKD untuk mendapatkan informasi tersebut.

"Bagi yang tidak membayar, dipastikan tidak bisa menjadi PNS 100 persen. Sebab kata petugas di BKD  pembayaran ini sifatnya wajib," ujarnya kepada wartawan tanpa mau disebutkan namanya dengan alasan keamanan, Selasa (19/5/2009).

Informasi yang dihimpun, total  anggaran yang terkumpul dari pungutan liar (pungli) ini sebesar Rp1,3 miliar. Pungutan ini terperinci dari  kantong CPNS golongan III sebanyak 149 orang. Kemudian golongan II sebanyak 364 orang dan golongan I sebanyak 30 orang.

Untuk golongan III dikenakan biaya pra jabatan Rp3 juta per orang. Sedangkan CPNS golongan I dan II Rp2,2 juta per orang. Masih menurut sumber CPNS guru dari Udanawu, kebijakan BKD itu meresahkan.

Sebab sebagian besar CPNS tahu jika pra jabatan CPNS menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sepenuhnya.  "Kita tahu jika sesuai PP Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pembiayaan Pra Jabatan CPNS adalah ditanggung pemerintah daerah melalui APBD. Kenapa kita masih dipungut?," katanya.

Meski resah, menurut sumber, tidak sedikit  CPNS yang bersedia membayar. Dan bagi CPNS ini sebagian besar sudah mulai berangkat menjadi pra jabatan. "Kalau saya sendiri karena belum membayar, jadi  belum bisa berangkat ikut pra jabatan," tandasnya.

Melalui Kabag Humas Totok Subihandono,   Kepala BKD Pemkab Blitar Suyanto membenarkan adanya pungutan kepada 543 CPNS peserta pra jabatan. Namun dirinya menolak jika hal ini dinilai sebagai pungutan liar. Sebab pemkab akan mengganti uang yang telah dikeluarkan para CPNS pada PAK APBD 2009 nanti.

"Kata pak Suyanto (Kepala BKD) ini bukan pungutan. Karena kita saat ini belum ada anggaran, maka  kita meminta peserta mengeluarkan uang dulu. Kita akan ganti pada PAK nanti, "ujarnya.

Uang yang dibayar para CPNS itu digunakan untuk memenuhi persyaratan diklat pra jabatan. Menurut Totok, pembayaran itu merupakan permintaan BKD Provinsi Jawa Timur selaku penyelenggara diklat. 

BKD Kabupaten Blitar juga menjelaskan bagi CPNS yang tidak  bisa membayar, bisa mengikuti diklat pra jabatan tahun berikutnya.

"Memang ini merupakan prasyarat untuk menjadi PNS 100 persen. Semua sudah dijelaskan, bagi yang belum membayar bisa ikut tahun depan. Pembayaran ini merupakan permintaan provinsi Jawa Timur selaku penyelenggara," ujarnya.

Ditanya apakah hal itu tidak melanggar ketentuan yang berlaku? Totok hanya mengatakan, semua biaya yang dikeluarkan peserta akan diganti APBD.

One comment

  • bangkit yudawirawan

    itulah wajah sebenarnya negeri ini…
    yang setiap saat,dmna tempatnya dan kpda siapa…
    yang ada unjungnya cuman duet2 aja melulu….