Lowongan CPNS 2014: Penaikan Gaji PNS Bebani APBD Klaten

By | 29/09/2011

Bupati Klaten, Jawa Tengah, Sunarna mengatakan kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) di kabupaten ini sebesar 10 persen setiap tahun menjadi beban anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). “Dana yang harus dialokasikan untuk kenaikan gaji PNS setiap tahun mencapai Rp80 miliar, karena jumlah pegawai pemerintahan tersebut di Klaten sebanyak 16.200 orang,” katanya di Klaten, Sabtu (24/9).

Menurut dia, beban tersebut semakin memberatkan APBD karena tak diimbangi jumlah tambahan dana alokasi umum (DAU) dari pusat yang seharusnya juga disesuaikan dengan tambahan beban akibat penaikan gaji. Anggaran untuk menggaji pegawai di Pemkab Klaten menyedot sekitar 70 persen dari total APBD  Rp1,325 triliun, yang dinilai berbagai kalangan akan menjadi ancaman kebangkrutan jika wilayah ini tak mampu mengimbanginya dengan peningkatan pendapatan.

Persoalan ini, kata dia, tentunya semakin menjadi masalah penting karena selama ini APBD Klaten sudah mengalami defisit. Meski demikian, pihaknya mengatakan bahwa perekrutan CPNS tiap tahunnya tetap dibutuhkan karena saat ini di Pemkab Klaten masih kekurangan tenaga di beberapa bidang, terutama pendidikan.

“Penambahan CPNS sebenarnya tak terlalu membebani APBD, karena seperti tahun lalu, misalnya, dengan adanya penambahan 200 PNS, anggaran yang dikeluarkan tiap tahunnya hanya sekitar Rp4 miliar,” tambahnya.

Menurut dia, beban yang muncul justru terjadi saat pemerintah pusat memutuskan untuk menaikkan gaji para PNS sebesar 10 persen dari gaji yang sudah ada. Persoalan defisit dibenarkan Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Klaten, Agus Riyanto yang mengatakan, defisit APBD Klaten terjadi rutin setiap tahun dan 2011 ini mencapai Rp75 miliar.

“Kenaikan kebutuhan anggaran tidak diimbangi dengan peningkatan pada pos pendapatan, sehingga dari tahun ke tahun Klaten selalu mengalami defisit,” katanya.

Guna menekan jumlah defisit tersebut, menurut dia, Pemkab Klaten harus memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD) yang sudah ada dan melakukan efisiensi program kerja.

Category: Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *