Lowongan CPNS 2014: Pemda Diminta Menghitung Kebutuhan Riil PNS

Pemberlakuan moratorium penerimaan CPNS yang dimulai 1 September 2011 hingga 31 Desember 2012, hendaknya digunakan sebaik-baiknya oleh pemerintah daerah untuk menata organisasinya. Terutama untuk menghitung jumlah kebutuhan PNS berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja. “Jadi moratorium itu bukan berarti pemdanya tidak bekerja. Justru dalam masa penundaan yang hanya setahun ini, pemda harus kerja keras untuk menata organisasi kepegawaiannya,” ungkap Sekretaris KemenPAN&RB, Tasdik Kinanto, Rabu (21/9).

Pemda (kepala daerah), lanjutnya, harus menghitung ulang jumlah kebutuhan PNS di wilayahnya masing-masing. Sebelum kemudian mengajukan usulan formasi ke pusat. Pasalnya, selama ini formasi yang diajukan daerah asal-asalan tanpa didasari analis jabatan dan beban kerja.

“Perhitungan jumlah pegawai ini harus sesuai PerMenPAN&RB No 26 Tahun 2011. Setelah itu hasilnya baru dilaporkan ke MenPAN&RB dan dilaporkan pada kepala BKN paling lambat akhir Desember 2011. Hingga saat ini, baru enam daerah yang telah memasukkan laporannya. ,” tuturnya.

Berbeda dengan penetapan kuota CPNS tahun-tahun sebelumnya, mulai 2011, fungsi gubernur semakin diperkuat. Setelah datanya dimasukkan, pemerintah pusat bersama gubernur melakukan penghitungan jumlah kebutuhan PNS untuk kabupaten/kota.

“Untuk penghitungan kebutuhan PNS di provinsi dilaksanakan oleh pusat (KemenPAN&RB dan BKN),” ujarnya.

Hasil penghitungan itu kemudian divalidasi bersama Menkeu untuk menentukan kebutuhan riil PNS daerah yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan pemda. Sedangkan untuk penataan struktur organisasi perangkat daerah, penghitungannya dilakukan bersama Mendagri.

“Selain itu dalam masa moratorium, kepala daerah harus melakukan redistribusi (penyaluran ke satuan organisasi yang membutuhkan) pegawai sesuai kompetensi di instansi masing-masing berdasarkan hasil penataan,” terangnya.

Ditambahkan Tasdik, apabila redistribusi telah dilakukan dan ternyata ada PNS yang tidak dapat disalurkan, pegawai tersebut dapat ditawarkan program pensiun sukarela sepanjang memenuhi persyaratan perundang-undangan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *