Lowongan CPNS 2014: Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perlu Buat Kebijakan IPO

By | 15/11/2011

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai perlu membuat kebijakan terkait BUMN yang akan melaksanakan penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO). Hal ini untuk menghindari agar IPO BUMN berjalan baik dan tidak merugikan BUMN. “Kementerian BUMN perlu membuat kebijakan terkait BUMN yang akan IPO karena aturannya melalui Komite Privatisasi ada,” kata Ketua Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Airlangga Hartato di Jakarta, Minggu (6/11/2011).

Kebijakan itu, menurut Airlangga, diantaranya peranan direksi dan komisaris BUMN dalam proses IPO yang perlu diperkuat. Hal ini untuk menghindari lempar tanggung jawab ke pemegang saham jika terjadi polemik dalam pelaksanaan IPO perusahaan pelat merah.

Di samping itu, penentuan penjamin pelaksana emisi (underwriter) IPO maupun agen penjual asing saham perdana juga harus mendapat perhatian lebih. “Kuncinya pada saat penentuan penjamin emisi dan internasional selling agent. Jangan sampai BUMN menjadi pihak yang dirugikan karena asymetric information,” imbuh Airlangga.

Kementerian BUMN sebelumnya menyatakan, berencana mengurangi intervensi persiapan pelaksanaan IPO oleh BUMN. Menteri BUMN Dahlan Iskan menuturkan, bagi BUMN yang sudah siap dan memiliki tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG) dipersilakan untuk mencatatkan sahamnya ke Bursa Efek Indonesia (BEI).

Kendati demikian, Airlangga berpesan, pengurangan intervensi tersebut tidak diartikan pemegang saham lepas tangan terhadap pelaksanaan IPO BUMN. “Yang penting tidak diartikan dengan lepas tangan karena aturannya tidak demikian. Ada Komite Privatisasi dan pelaksanaannya melalui PP (Peraturan Pemerintah),” tandas dia.

Category: Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *