BERITA CPNS

BERITA CPNS

Lowongan CPNS 2014: BKD Sragen Cuci Tangan Soal Hasil Seleksi CPNS K2

Ratusan tenaga honorer kategori 2 (K2) berusia kritis yang gagal lolos seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Sragen tetap menuntut BKD dan Pemkab setempat untuk bertanggung jawab terhadap database K2 dan meminta agar semua honorer K2 yang asli 2005 diloloskan.

Suwarso, perwakilan dari honorer K2 Sragen, menguraikan aksi mogok akan terus dilakukan hingga ada solusi untuk pengangkatan bagi honorer yang tidak lolos. Bahkan, Suwarso mengaku sudah mengantongi bukti-bukti dan siap untuk menempuh jalur hukum atas kejanggalan seleksi ini.

“Bukti sudah ada. Kalau memang tidak ada tindak lanjut kami diangkat, akan kami laporkan ke kejaksaan. Kami juga akan bergabung menggelar aksi ke Pemda dan nanti ke Jakarta,” terangnya.

Sementara, Ketua Forum Tenaga Honorer Pemkab Sragen, Uut Haryanto mengatakan soal kenapa kejanggalan data tidak dikomplain pada saat uji publik, karena menurutnya saat itu para honorer berusia kritis masih menyimpan harapan akan diprioritaskan. Akan tetapi ketika hasilnya ternyata malah kelulusan didominasi honorer baru, honorer mulai merasakan ketidakadilan dan kebijakan pemerintah dinilai tidak konsisten.

Dalam aksi kemarin, sekitar 300 honorer yang gagal lolos dari seluruh kecamatan sempat menduduki halaman kantor BKD Sragen dari pukul 08.00 WIB sampai pukul 10.00 WIB. Setelah dua jam menunggu mereka akhirnya diterima beraudiensi dengan Kepala BKD Suwandi.

Dalam audiensi itu, Suwandi mengatakan jika dirinya baru menjabat sebagai Kepala BKD per 6 Januari 2014, sehingga tidak mengetahui betul soal database dan proses verifikasi data K2. Namun, hasil klarifikasi ke pejabat BKD yang melakukan verifikasi, semua sudah berjalan sesuai prosedur.

Ia juga membantah ada permainan antara daerah, BKD, dengan pusat. Sebab seluruh proses seleksi hingga penentuan pengumuman semua ditangani Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) dan Kemenpan-RB. Soal tudingan ada permainan uang, juga tegas dibantahnya.

Mengenai tuntutan pembatalan atau dilakukan pengangkatan terhadap honorer K2 yang asli database 2005, menurutnya, Pemkab tak bisa berbuat apa-apa. Akan tetapi, hal itu akan dikonsultasikan ke pemerintah pusat meskipun nantinya semua akan tergantung dari pemerintah pusat juga.

Lowongan CPNS 2014: Jadi calo CPNS, pensiunan PNS ditangkap korbannya sendiri

Usai sudah pelarian Rina Ahmad (60), calo CPNS yang notabene pensiunan PNS di Pengadilan Negeri (PN) Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan setelah digiring korbannya, Barsoni (39), ke Mapolresta Palembang.

Pelaku ditangkap korbannya saat berada di kawasan Rumah Susun (Rusun), Blok 31, Kelurahan 24 Ilir, Palembang, Selasa (18/3), setelah menghilang sejak tiga tahun silam. Saat itu, korban sengaja membuntuti pelaku karena mendapat informasi bahwa pelaku tinggal di lokasi itu.

Barsoni mengaku, dirinya menjadi korban penipuan yang dilakukan pelaku. Barsoni dijanjikan akan dimasukkan menjadi PNS di PN Sekayu, tempat pelaku bertugas pada Juni 2011.

Karena terperdaya iming-iming pelaku, akhirnya korban menyerahkan uang sebesar Rp 150 juta sebagaimana yang diminta pelaku. Begitu uang diberikan, pelaku kabur dan janji itu tak pernah terealisasi.

“Saya sudah mencari kemana-mana, ternyata dia (pelaku) tinggal di Palembang. Barulah saya ikuti jejaknya dan menangkapnya, lalu membawa ke polisi,” ungkap Barsoni saat melapor ke Mapolresta Palembang.

Ia mengatakan, saat penangkapan terjadi pelaku berusaha melawan. Karena kalah kuat, akhirnya pelaku menyerah dan bersedia dibawa ke kantor polisi.
“Saya ingin dia mempertanggungjawabkan perbuatannya. Agar dia tahu kalau dia bersalah,” katanya.

Sementara itu, saat diwawancarai pelaku Rina Ahmad enggan berkomentar banyak. “Nanti saja, biar proses hukum saja yang berbicara,” singkatnya.

Kasat Reskrim Polresta Palembang Kompol Djoko Julianto mengungkapkan, untuk memudahkan proses penyidikan, pelaku diamankan di Mapolresta Palembang. Saat ini pihaknya akan melengkapi saksi dan barang bukti lain terkait aksi penipuan calo CPNS tersebut.

“Kasus ini akan kita tindaklanjuti. Saat ini kita sudah menerima bukti lapor dari korban sebagai awal pemeriksaan awal,” ujarnya.

Lowongan CPNS 2014: Ribuan Jabatan PNS Belum Terisi

Ribuan Jabatan PNS Belum Terisi. Sejumlah ribuatn posisi PNS tercatat masih kosong lantaran belum ada PNS yang mengisinya. Pascapengesahan UU 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), jabatan fungsional tertentu (JFT) masih langka di kalangan PNS. Jabatan jenis ini harus diisi oleh pegawai dengan keahlian spesifik.

“Jabatan fungsional PNS saat ini masih didominasi jabatan fungsional umum (JFU). Sedangkan JFT masih sedikit, karena kemampuan personil untuk mengisi JFT yang ada juga masih sangat rendah. Kualitas PNS kita kan umumnya masih rata-rata,” ungkap Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) Setiawan Wangsaatmadja di kantornya, Kamis (13/3).

Berdasarkan data dari KemenPAN-RB, tercatat pada tahun 2013 baru ada 124 JFT. Awal 2014 bertambah lagi dengan terbentuknya lima JFT baru, yakni Satpol PP, penyuluh hukum, analis keimigrasian, pemeriksa keimigrasian, dan rescuer. Saat ini dua JFT baru lagi segera menyusul, yakni analis kebijakan dan analis ketahanan pangan.

“Tahun ini jumlah JFT diharapkan bisa mencapai 240, karena masih banyak potensi pembentukan JFT baru,” ujar Setiawan.

Setiawan melanjutkan, selain jumlah JFT yang masih sedikit, personil yang menduduki JFT juga belum mencukupi kebutuhan. Untuk surveyor pemetaan misalnya, saat ini baru ada 1.000. “Padahal kebutuhan secara nasional diperkirakan mencapai 22.000 orang,” ujarnya.

Untuk perancang perundang-undangan, saat ini baru ada 280 dari kebutuhan nasional sekitar 1.500. Sedangkan perencana, dari kebutuhan nasional sebanyak 1.200 orang, saat ini baru ada 200 orang. Untuk penera, idealnya ada 2.000 orang, sementara yang ada baru 538 orang. Penerjemah, dari kebutuhan sekitar 800 orang, baru ada  140 orang. Selain itu, instruktur (Nakertrans) baru ada 590 dari kebutuhan nasional 1.500, dan pengawas lingkungan hidup, kebutuhannya mencapai 9.900, sementara yang ada baru 800 orang.

Tidak berbeda, di sektor Pertanian, Kementan masih membutuhkan analis ketahanan pangan. Untuk tahun ini diproyeksikan 1.190, terdiri dari 90 orang di pusat, 100 di provinsi, dan sekitar 1.000 orang di kabupaten/kota. Kebutuhan itu diperkirakan akan terus meningkat, menjadi 1.524 pada 2015, dan pada 2016 menjadi 1.534 orang.

Jadi bagi anda yang memiliki keahlian khusus dan menginginkan posisi PNS, segera persiapkan diri menjelang tes CPNS 2014 yang akan dilaksanakan pada Juni nanti dan pastikan untuk selalu memperbaharui informasi mengenai penerimaan PNS 2014.

Lowongan CPNS 2014: Puluhan SK CPNS Diduga Palsu

Gonjang-ganjing di Pemerintahan Kota Tangsel kembali mencuat. Kali ini karena temuan Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kota Tangsel, soal dugaan pemalsuan Surat Keterangan (SK) sebagai syarat administrasi yang harus dipenuhi tenaga Honorer K2 untuk diangkat jadi PNS. Informasi yang dilansir dari LIRA, hingga Minggu (23/2), sudah ada 25 nama CPNS yang lolos dari jalur K2 ditengarai bermasalah. Mereka diduga memalsukan SK pengangkatan untuk dapat ambil bagian dalam seleksi CPNS melalui jalur K2.“Modusnya, mereka memalsukan SK pengangkatan mereka dan langsung menjadi honorer K2,” terang Sekot LIRA Kota Tangsel, Muhammad Acep.

Masih menurutnya, hasil investigasi LIRA atas aduan masyarakat tersebut menemukan, para honorer K2 tersebut rata-rata baru bekerja 2 tahun. Namun, mereka dinyatakan lolos CPNS dari jalur K2. Padahal terangnya, syarat administratif pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS, sekurangnya lima tahun sudah mengabdi.

“Di sini letak dugaan kecurangannya. Mereka baru dua tahun sudah dinyatakan lolos. Padahal dalam aturan sekurangnya lima tahun baru dapat diangkat jadi honorer,” kata Acep.

Atas temuan ini, Acep mengatakan, akan mengirimkan surat ke Kemenpan dan RB dan Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan (BKPP) Kota Tangsel untuk meminta data-data ke-25 orang dimaksud. Karena bagaimanapun, terang Acep, dugaan adanya pemalsuan SK menjadi sangat kuat apabila ditilik dari lama para honorer K2 itu bekerja. Termasuk juga kata Acep, pihaknya akan memberikan nama-nama ke 25 orang tersebut sebagai lampiran untuk jadi pertimbangan.

“Kami tidak main-main soal ini. Kami akan usut tuntas dan mempidanakan mereka yang diduga memalsukan SK. Mana mungkin, baru bekerja dua tahun tapi sudah dapat lolos CPNS dari jalur honorer K2,” katanya.

Data yang didapat INDOPOS beberapa CPNS yang lolos dari jalur K2 namum baru bekerja dua tahun itu berasal dari Kelurahan Perigi Baru dua orang, Kelurahan Rawa Buntu satu orang, Kelurahan Buaran satu orang, Kelurahan Lengkong Gudang Timur satu orang dan Kelurahan Rawa Mekar Jaya satu orang.

Termasuk juga PNS dari Kelurahan Serpong, Jurang Mangu Timur, Bambu Apus, Cilenggang, Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, masing-masing satu orang. Lainnya, bertugas di Setda dua orang, bertugas di Setwan tiga orang, bertugas di DKPP dua orang, BP2T satu orang.

Kemudian, Dishubkominfo Kota Tangsel satu orang. Begitu juga di Kelurahan Pondok Pucung satu orang dan Kelurahan Jombang dua orang, PNS yang lolos dari jalur K2 yang ditengarai melakukan pemalsuan SK.

Sementara itu, Kabag Humas Pemkot Tangsel Dedi Rafidi kepada INDOPOS menyatakan, semua proses pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS, merupakan kewenangan pemerintah pusat.

“Itu merupakan kewenangan pemerintah pusat. Kalau ada datanya, berikan kepada kami dan jelas akan ada sanksi bagi mereka yang melanggar,” katanya.

Temuan adanya pemalsuan juga diduga dilakukan tenaga honorer di Kota Serang. Masyarakat Transparansi (MATA) Banten yang tergabung dalam Konsorsium LSM Pemantauan CPNS (KLPC) yang digawangi ICW, menerima 12 pengaduan kasus terkait rekruitmen Calon PNS tahun 2013 di Kota Serang, pada tahapan pengumuman seleksi K2.

KLPC dari MATA Banten, Didi Wahyudi mengatakan, dari 12 kasus yang diadukan ke sejak pengumuman CPNS K2, 50 persen di antaranya adalah dugaan pemalsuan dokumen terkait persyaratan masuk.

“Rata-rata pengaduan adalah dugaan pemalsuan SK dari sekolah tempat mereka mengajar,” ujar Didi, Minggu (23/2).

Ia menuturkan, dalam SK yang dapatkan ada nama-nama yang lulus CPNS K2, namun baru terdaftar sebagai honorer mengajar di sekolah pada 2006-2007. Sehingga dugaan kuat ada pemalsuan dokumen, untuk meloloskan tenaga pengajar tersebut pada K2.

“Semua aduan kita godog, baik yang bersifat administrasi maupun pidana, untuk kemudian di bawa ke ICW dan dilaporkan ke Menpan dan RB. Karena, wilayah eksekusi ada di Kemenpan dan RB,” ujarnya.

Selain adanya pengaduan terkait dugaan pemalsuan data, Mata juga mendapatkan adauan dari para peserta CPNS K2 yang mengeluhkan keterlambatan pengumuman dan kurang transparannya hasil kelulusan. Dimana, kelulusan yang dilakukan oleh Kemenpan dan RB hanya daftar nama dan nomor tes, sementara nilai hasil seleksi tidak dipublikasikan. Hal ini yang membuat masyarakat curiga kepada panitia seleksi nasional (Panselnas) dan daerah.

Ia mengungkapkan, jika terbukti peserta CPNS yang memalsukan data dan dokumen bisa dianulir dari CPNS, pada tahap verifikasi ulang yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat.

“Bagi CPNS yang melakukan pemalsuan masa kerja honor akan ketahuan saat verifikasi ulang. Karena beberapa item lampiran akan diperiksa. Di antaranya daftar kehadiran mengajar (honor, Red) di sekolah. Jika CPNS tidak bisa membuktikan, akan dianulir dari CPNS,” ungkapnya.

Lowongan CPNS 2014: Daerah Terpencil Jadi Prioritas Penempatan CPNS

Daerah Terpencil Jadi Prioritas Penempatan CPNS.
Desa terpencil pada empat kecamatan di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, menanti honorer kategori dua yang lolos seleksi CPNS. Penempatan CPNS baru ini diprioritaskan pada desa terpencil.

Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Majene, Andi Amran mengungkapkan, salah satu wilayah terpencil yang masih membutuhkan tenaga PNS adalah Kecamatan Ulumanda.

Daerah tersebut sangat kekurangan guru, tenaga kesehatan dan tenaga administrasi.

Selain desa-desa pelosok Kecamatan Ulumanda, beberapa desa terpencil Kecamatan Malunda, Sendana, dan Pamboang juga sangat membutuhkan tenaga guru, kesehatan, dan administrasi.

“Daerah ini menjadi prioritas untuk menugaskan seluruh tenaga CPNS yang baru yang lulus. Penempatan CPNS di pelosok untuk pemerataan pegawai di setiap wilayah,” jelas Andi Amran.

Lowongan CPNS 2014: PNS Diduga Anggota Jaringan Narkoba Dibekuk

SAT Narkoba Polresta Tangengar meringkus pegawai negeri sipil (PNS) berinisal MH, 54. Aparatur negara yang bekerja di Pemkot  Tangerang Selatan itu ditangkap karena terbukti mengkonsumsi sabu 0,4 gram di rumah kontrakannya di wilayah Balaraja, Kabupaten Tangerang.

Penangkapan MH itu dilakukan atas penelusuran dan pengembangan jaringan narkoba yang sebelumnya ditangkap. 

Pemasok sabu ke MK sudah berurusan dengan Direktorat Narkoba Mabes Polri dan BNN. Setelah penyelidikan panjang polisi mengantongi identitas MH. 

Selain pemakai, dia diduga menjadi bagian sindikat pengedar. “Saat ditangkap dia mengaku PNS di Tangsel,” kata Kasatnarkoba Polresta Tangesel Kompol I Gede Gotia. 

Kata Gotia, saat ditangkap MH sedang asyik berpesta sabu bersama teman-temannya. Yakni, JN, 50; SR, 34 dan OT, 43.

Lowongan CPNS 2014: Kompetisi dan Daya Saing Birokrasi

Kompetisi dan Daya Saing Birokrasi.

Perkembangan pelayanan publik di  Tanah air memang masih belum dapat dikatakan berubah lebih baik dari tahun ke tahun. Hasil survei dari sejumlah lembaga survei internasional dan kalangan organisasi non-pemerintah yang diutarakan oleh Ombudsman pada bulan Desember tahun kemarin menunjukkan Indonesia hanya berada di urutan ke-121 dari 125 negara. Ada Lembaga lain pula yang menempatkan Indonesia di urutan ke-117 dari 120 negara. Ujung-ujungnya birokrasi pelayanan publik yang menjadi kambing hitam sebab mereka yang selama ini paling bertanggungjawab terhadap kegiatan utama memberikan layanan kepada masyarakat.

Geliat reformasi birokrasi kini pun masih terlihat stagnan jika kita mencoba menghubungkan antara birokrasi dengan kegiatan ekonomi, misalnya bagaimana ribetnya prosedur dan lama waktu pengurusan melalui birokrasi kita.

Melalui laporan Doing business 2014 birokrasi Indonesia tertinggal cukup jauh dibandingkan negara-negara tetangga lain lain. Indonesia sendiri menempati urutan 120 dari 189 negara yang disurvei, Filipina pada pertingkat 108, Vietnam 99, Malaysia 6 bahkan Singapura jauh mengungguli kita dengan menyabet peringkat 1. Jika dijabarkan lewat satu elemen pengukuran saja yaitu ease of doing business ditandai dengan kemudahan prosedur dan lama pengurusan sendiri maka birokrasi Republik ini memiliki 10 prosedur dan memakan waktu 48 hari. Coba bandingkan dengan Singapura yang hanya memiliki 3 prosedur dan memakan waktu cuma 2,5 hari saja.

Bayangkan hal tersebut, kemampuan birokrasi kita sangat jauh tertinggal dari Singapura. Bahkan ekstrimnya birokrasi kita tak akan mampu bersaing dengan Singapura yang sangat responsif pada dunia usaha, padahal tantangan ke depan sangat berat perdagangan bebas antarnegara ASEAN juga akan segera dimulai dan tetap saja birokrasi kita yang menjadi penghambat. Bisakah kita menghadapi Vietnam? Malaysia? Singapura? tentu saja tidak akan pernah bisa jika birokrasi kita tak berubah dan tak mempunyai keunggulan kompetitif.  

Catatan buruk birokrasi ini menambah panjang gagalnya pemerintah dalam membangun Republik ini sebagai welfare state dengan birokrasi sebagai alat implementasi utama. Contoh pelayanan dasar menunjukkan implementasi secara masif asuransi kesehatan melalui penerapan jaminan kesehatan nasional (JKN) tentu masih belum banyak diharapkan mampu meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat akibat problem birokrasi yang kurang sosialisasi dan kurang responsif pada kepentingan masyarakat. Anggaran pendidikan yang sudah mencapai 20% dari APBN ternyata belum mampu meningkatkan kecerdasan anak-anak Indonesia, beberapa survei menunjukkan justru menunjukkan rendahnya angka partisipasi pendidikan hingga rendahnya minat baca, bahkan itupun masih belum digerogoti oleh dugaan korupsi dana pendidikan hingga ke daerah-daerah yang semakin memberatkan masyarakat.

Birokrasi yang korup, birokrasi yang berbelit-belit, serta birokrasi yang tidak responsif rupanya masih saja menjadi penyakit. Masalah besar adalah birokrasi sudah mengakar di masyarakat kita, semua hal hampir memerlukan birokrasi (dari lahir hingga mati). Jadi sudah jelas birokrasi memiliki peran dalam masyarakat, jika birokrasi buruk maka masyarakat pun akan menerima kerugiannya, kalau sudah begini masyarakat akan semakin tertinggal dengan kemajuan Bangsa lain, keuntungan masyarakat dihabisi oleh birokrasi.  

Baru-baru ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birorkrasi (Kemenpan-RB) setidaknya mencoba untuk menyuntikkan semangat baru untuk mengatasi buruknya birokrasi, yaitu menyelenggarakan kompetisi inovasi pelayanan publik dan sekaligus mendorong beberapa lembaga pelayanan publik terbaik di Republik ini untuk mengikuti kompetisi internasional bertajuk UNPSA Award 2014. Sebagai masyarakat awam kita juga perlu sedikit untuk memberikan dukungan kepada pemerintah, kita pun yang akan diuntungkan jika birokrasi kita berkembang. Kemenpan-RB sendiri juga membuat kompetisi antar birokrasi di daerah maupun pusat yang kini sudah menghasilkan 99 inovasi dari 515 proposal inovasi dan pada proses selanjutnya akan dihasilkan 33 top inovasi yang dapat menjadi best practice bagi lembaga pelayanan publik lainnya. Anggota tim penilai kompetisi bukan merupakan orang sembarangan, jadi kompetisi ini bukan membeli kucing dalam karung.

Deretan nama mulai dari J.B. Kristiadi (Dosen FISIP UI), Dadan S. Suharmawijaya (Peneliti JPIP), Anggota Litbang Bambang Setiawan (Litbang Kompas), Sofyan Effendi (Guru Besar UGM) hingga Siti Zuhro (Guru Besar LIPI) menunjukan tim penilai merupakan seorang pakar yang sudah tidak diragukan lagi kapasitasnya. Di kompetisi lain dengan kelas internasional Pemerintah melalui kemenpan reformasi birokrasi telah berusaha memberikan dukungan langsung kepada seluruh lembaga baik di lingkungan Kementerian/Lembaga di tingkat pusat sampai unit-unit di tingkat daerah untuk berpartipasi dalam kompetensi internasional yang digagas oleh PBB yang dikenal dengan United Nation Public Service Award (UNPSA). Sampai sejauh ini terdapat Sembilan lembaga pelayanan publik indonesia yang masuk ke putaran kedua UNPSA 2014, yaitu LPSE Kementerian Pekerjaan Umum,  UPIK Kota Yogyakarta, Dinas Dukcapil Kota Surakarta, LPSE Kabupaten Luwu Utara, Pelayanan Terpadu Kabupaten Barru, Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil, P2T Provinsi Jawa Timur, Kantor Imigrasi Jakarta Selatan, serta Larasita Kantor Pertanahan Karanganyar. Setidaknya kita dapat berharap bahwa jika ada lembaga yang menjadi pemenang maka akan menjadi pemacu bagi lembaga lain untuk meningkatkan pelayanan publik.

Memang dari hasil kompetisi internasional birokrasi inovatif kita sementara ini hanya mampu masuk ke dalam putaran kedua (masih menunggu proses selanjutnya) dan belum pernah memenangkan award pada kategori apapun. Hal yang cukup memalukan karena kita banyak kalah bersaing dari negara-negara Afrika seperti Kenya, Nigeria, Botswana, bahkan Etiopia pun pernah memenangkan salah satu kategori  pada 2013.

Di Negara berkembang lain pun seperti Pakistan pernah meraih award pada tahun lalu. Pada negara tetangga sendiri pun kita kembali bertekuk lutut, Thailand pernah mendapatkan award  bersama Singapura dengan kategori yang berbeda.   

Dampak Kompetisi: Perubahan

Partisipasi Indonesia dalam kompetisi kaliber internasional serta membuat kompetisi antardaerah sendiri ini harus dijadikan momen untuk mendorong perubahan sektor publik yang masih gundah gulana dengan banyaknya masalah, terutama ini penting bagi masyarakat agar ikut aktif mendorong institusi di daerahnya masing-masing jika dinilai inovatif serta perlu mengkirtik birokrasi di daerah yang masih lamban pelayanannya. Birokrasi harus memfasilitasi aspirasi mereka untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas, bagi pemerintah baik pusat maupun daerah juga hal ini merupakan pressing bagi mereka agar mampu berbuat lebih baik dan keluar dari kebobrokan birokrasi untuk memberikan pelayanan lebih baik bagi masyarakat, tentu saja masuknya beberapa instansi dalam putaran ke dua di UNPSA serta hanya 99 proposal dari 515 proposal yang masuk ke Kemenpan-RB ini akan membuat malu lembaga lain yang tak mampu berbuat lebih baik. Alexander Sthyr (2007) lebih menyarankan akan daripada terus-terusan mengungkit keburukan birokrasi lebih baik birokrasi didorong untuk melakukan inovasi.

Kompetisi sendiri bermakna positif jika mampu meningkatkan kinerja masing-masing lembaga akan tetapi akan sangat riskan jika hanya mampu menciptakan fenomena gunung es yakni hanya sebagian kecil  saja yang dapat dinilai secara positif dan banyak hal menjadi terabaikan.
Setidaknya ada macam perubahan yang diharapkan dari persaingan kompetisi ini, pertama, yaitu perubahan pelayanan publik menjadi lebih baik serta yang kedua adalah meningkatnya daya saing birokrasi kita baik dalam melayani masyarakat serta mendorong kegiatan ekonomi nasional.

Dengan event seperti ini sudah seharusnya ada kemauan dari birokrasi untuk menjadi yang lebih baik dari birokrasi lainnya yang pada akhirnya menciptakan kinerja yang lebih baik. Christopher Pollit dan Geert Bouchaert (2011) juga mendorong kompetisi antar lembaga dan bahkan antar individu agar menghasilkan kinerja yang lebih efektif dan efisien.

Kepercayaan Publik

Terpilihanya beberapa lembaga di atas tentu saja menunjukkan adanya upaya perubahan dari dalam birokrasi sendiri dan mungkin masyarakat perlu mengapresiasi jika memang benar-benar bermanfaat bagi mereka, jangan sampai birokrasi yang dinilai inovatif ternyata tak mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Masyarakatpun akan acuh pada birokrasi, tak ada pada perubahan baik dan tetap menilai birokrasi sebagai lembaga korup akibatnya jelas, masyarakat akan kecewa serta mengalami distrust berkepanjangan karena tidak ada timbal balik kepercayaan yang seharusnya ada simbiosis mutualisme antara birokrasi dan masyarakat dalam artian yang positif.

Agus Dwiyanto (2011) menyatakan bahwa pemerintah seharusnya memberikan trust kepada publik dengan menyediakan penyerdahanaan prosedur sehingga masyarakat juga merasa tidak ditekan dan disulitkan oleh prosedur yang berbelit-belit sekaligus mengembalikan trust publik kepada pemerintah.

M. Rizki Pratama
Alumnus Prodi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Airlangga Surabaya

Lowongan CPNS 2014: Sebanyak 97 Berkas Honorer K-2 Lulus Tes CPNS Diduga Bermasalah

Sebanyak 97 Berkas Honorer K-2 Lulus Tes CPNS Diduga Bermasalah
Sedikitnya 97 honorer kategori dua (K-2) yang lulus tes calon pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung diduga bermasalah. Meski demikian, jumlahnya diperkirakan mencapai ratusan lantaran hingga kini masih banyak pengaduan dari Forum Honorer Kategori Dua.

“Sebelumnya hanya hanya ada 32 berkas yang tidak memenuhi syarat, tetapi kini bertambah jadi 97 berkas. Tidak menutup kemungkinan, jumlahnya akan bertambah,” kata Gun Gun Gunawan, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bandung.

Berdasarkan pengaduan Forum Honorer Kategori Dua Kabupaten Bandung yang diterimanya, Gun Gun mengungkapkan, ditemukan indikasi manipulasi data dalam sejumlah berkas tersebut. Misalnya, usia dan masa kerja peserta CPNS yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Gun Gun mendesak agar Pemkab Bandung melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan bertindak tegas soal kasus itu. “Jika ada data yang palsu atau dimanipulasi, seharusnya langsung dicoret. Oknum yang memanipulasi data tadi juga harus ditindak tegas,” ujarnya.

Berdasarkan hasil tes CPNS kategori II, kata Gun Gun, sebanyak 700 peserta dinyatakan lulus dari sekitar 2.400 peserta yang mengikuti tes tersebut pada 2013 lalu. Namun, dia meminta agar Pemkab Bandung meninjau ulang data tersebut untuk memastikan kebenarannya.

Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Bandung, Eti Mulyati Hilman menambahkan, pihaknya telah menggelar rapat kerja dengan BKPP Kabupaten Bandung beberapa waktu lalu. hasilnya, menurut dia, BKPP menduga ada sekitar 200-300 data yang dimanipulasi.

“Data itu harus diverifikasi ulang untuk kemudian dilaporkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi. Jika tidak valid, akan dicoret,” katanya.

Lowongan CPNS 2014: Kampanyekan Reformasi Birokrasi, Humas Diminta Gandeng Pers

Kampanyekan Reformasi Birokrasi, Humas Diminta Gandeng Pers.
Humas diminta tidak hanya berperan sebagai image building institusion, tapi dituntut berperan sebagai desiminator informasi tentang kebijakan pemerintah, baik secara horizontal maupun ke publik melalui berbagai media dan sarana yang dimiliki.

Demikian dikatakan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (WamenPAN-RB) Eko Prasojo dalam seminar Bakohumas di KemenPAN-RB di Grand Sahid Hotels.

Selain itu humas juga harus dapat memainkan peran sentral sebagai mediator yang mampu menjembatani kepentingan pemerintah dengan masyarakat.

“Humas harus berperan sebagai pintu informasi pemerintah dan masyarakat dalam membangun tata alir informasi yang sirkular dan sehat,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan, ada tiga hal yang harus dilakukan humas dalam reformasi birokrasi. Pertama, humas mesti menjadi agen perubahan di lingkungan kementerian/lembaga masing-masing. Kedua, sebagai mediator humas harus mampu mendorong gerakan reformasi birokrasi secara berkelanjutan.

“Yang terakhir, humas harus membangun sinergitas dengan berbagai elemen masyarakat, terutama kalangan pers untuk mengkampanyekan gerakan reformasi birokrasi,” terang guru besar UI ini.

Lowongan CPNS 2014: Masih SMA, tapi Jadi Honorer di UPTD

Masih SMA, tapi Jadi Honorer di UPTD.

Melihat kejanggalan penerimaan CPNS honorer jalur K-2 yang di depan mata, Komisi A DPRD Ponorogo hanya bisa pasrah. Para wakil rakyat itu menyatakan tidak bisa berbuat apa-apa setelah melangsungkan rapat dengar pendapat dengan kepala BKD dan kepala dinas pendidikan (dindik). Hasil itu sebenarnya sudah bisa ditebak karena hearing dilakukan secara tertutup. Jurnalis pun dilarang meliput.

Hearing itu membahas kasus honorer berinisial OP yang dinyatakan lolos tes CPNS. Meski menemukan kejanggalan terkait dengan jam kerja saat bertugas di UPTD Pendidikan Sukorejo, dewan diam saja. “Ya, janggal. Masak kelas II SMA sudah mendapat tugas membantu administrasi UPTD. Itu berarti yang bersangkutan bolos selama bersekolah dulu,” ujar Sekretaris Komisi A Nur Hamid setelah hearing.

Jam belajar di sekolah OP pagi hingga siang. Sedangkan jam kerja UPTD mula pagi hingga sore. Karena itu, janggal jika OP diperbantukan sebagai tenaga administrasi dengan tetap aktif bersekolah. “Sesuai surat tugasnya memang membantu administrasi. Tapi, dia harus sekolah,” katanya.

Meski demikian, komisi A tidak berkutik. Pasalnya, badan kepegawaian daerah (BKD) menyatakan bahwa berkas administrasi OP tidak menyalahi aturan meski surat tugasnya diberikan pada 2005 atau saat OP kelas II SMA.

“Ya, logikanya kurang tepat. Tapi, sesuai edaran dari pemerintah pusat, administrasi milik OP sudah terpenuhi. Sedangkan surat tugas, tanyakan kepada rumput yang bergoyang. Kersaning Allah, kok ya saat itu kepala UPTD-nya bapaknya OP,” katanya pasrah.

Dia mengatakan, aturan penerimaan CPNS K-2 cukup longgar. Bahkan, Hamid kaget saat mendengar pernyataan Kepala BKD Syaifurrahman soal honorer yang bisa masuk database. “Kata Pak Syaifur, kalau disuruh buat kopi dan setelah itu pulang sekolah bisa diterbitkan surat tugas sebagai honorer, ini terjadi karena longgarnya aturan K-2,” ungkapnya.

Karena itu, pihaknya belum berencana menelusuri aturan penerimaan K-2 ke pemerintah pusat. Hanya, para wakil rakyat tersebut memilih menunggu langkah yang dijanjikan BKD untuk melampirkan pernyataan tambahan dalam berkas milik OP yang akan dikirim ke pusat. “Pak Syaifur berjanji bakal melampirkan keterangan yang menyatakan, saat menjadi honorer, OP berstatus siswa SMA,” terangnya.

Secara pribadi, Hamid belum puas dengan hasil hearing itu. Namun, pihaknya belum bisa bertindak dan memilih melaporkan hasil hearing ke pimpinan dewan. Dia berharap, pimpinan DPRD segera memberikan instruksi untuk menyikapi hasil hearing tersebut. “Ya, kita laporkan dulu ke pimpinan seperti apa,” ujarnya.

Kepala BKD Syaifurrahman memastikan berkas administrasi OP sudah benar. Pihaknya berjanji bakal melampirkan pernyataan tambahan dalam berkas OP yang akan dikirimkan ke pusat. “Secara administrasi, benar semua, sudah ditandatangani pimpinan (kepala satker, Red) masing-masing. Kalau masalah lolos atau tidaknya, tunggu pemberkasan dari pemerintah pusat,” katanya.

Lowongan CPNS 2014: Nasib Honorer K2 yang Tak Lolos, Apa Kata Bupati

Sebanyak 756 pegawai honorer K2 telah mengikuti tes CPNS awal November 2013 lalu. Dari 756 pelamar, hanya 283 pegawai honorer yang lolos. Berdasarkan informasi dari Jakarta, nasib pegawai honerer K2 yang tak lolos seleksi CPNS bakal mendapat peluang untuk menjadi pegawai negeri. Namun, segala sesuatunya hingga kini masih dalam taraf pengkajian di Kemenpan dan RB.

Kabar gembira tersebut disampaikan Bupati Danar Rahmanto usai bertemu dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Abu Bakar di Jakarta, Kamis(27/2) siang. Menurut Danar, pegawai honerer K2 tersebut masih mempunyai peluang, tapi pengangkatannya dilakukan secara bertahap dengan teknis yang masih dibahas pihak Kemenpan dan RB.

“Menurut Pak Menteri, ada kebijakan dari pemerintah untuk mengangkat semua pegawai honorer K 2 yang tidak lulus seleksi sebagai pegawai negeri. Tapi teknisnya masih dibicarakan sama Pak Menteri,” jelasnya saat dihubungi Timlo.net melalui sambungan selulernya, Kamis(27/2).

Pemerintah sendiri mempunyai dasar pengangkatan para honorer K2 didasari beberapa hal, di antaranya dengan munculnya keresahan dari mereka yang lolos rekrutmen CPNS hampir semua kabupaten atau kota di Indonesia. Sehingga para bupati dan walikota menyampaikan gejolak tersebut ke pemerintah pusat.

Danar juga menambahkan, pegawai honorer K2 perlu dipertimbangkan, lantaran mereka sudah mengabdi puluhan tahun kepada pemerintah. Dari itulah dinilai layak menjadi pertimbangan dalam rekrutmen CPNS dari jalur itu, dan terasa tidak adil jika hanya dinilai dari hasil ujian semata.

“Rekrutmen lalu kan hanya berdasarkan hasil ujian, sedangkan pengabdian mereka tidak jadi pertimbangan, dan dari hasil masukan bupati dan walikota se-Indonesia menjadi dasar pemerintah pusat mengambil kebijakan itu,” tambahnya.

Danar juga mengimbau agar para honorer K2 rajin berdoa dan tetap fokus pada kerjaan mereka masing-masing. Dirinya juga berharap kepada Menpan dan RB menepati janjinya untuk mengangkat pegawai honorer K2 menjadi PNS.

Lowongan CPNS 2014: Waspadai penipuan CPNS

Waspadai penipuan CPNS.

Pemerintah Kota Yogyakarta minta masyarakat mewaspadai berbagai bentuk penipuan penerimaan calon pegawai negeri sipil, hingga proses promosi dan mutasi pegawai seperti yang terjadi baru-baru ini.

“Ada oknum tidak bertanggung jawab yang mencatut nama salah seorang pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk kedok penipuan yang dilakukannya,” kata Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta Titik Sulastri di Yogyakarta, Selasa.

Menurut Titik, oknum tersebut menggunakan nama Kepala Bagian Organisasi Pemerintah Kota Yogyakarta Kris Sardjono Sutejo dan mengaku bisa membantu proses penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS), promosi dan proses mutasi.

Oknum tersebut akan menghubungi korban melalui telepon atau pesan singkat telepon seluler dan kemudian minta imbalan sejumlah uang melalui transfer.

Titik menegaskan, seluruh proses penerimaan dan pengangkatan CPNS hingga mutasi pegawai dilakukan berdasarkan prosedur dan aturan yang berlaku.

Ia pun minta seluruh kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) maupun unit kerja agar mengingatkan seluruh pegawai di instansinya masing-masing agar berhati-hati sehingga tidak menjadi korban penipuan.

Hingga saat ini, lanjut dia, belum ada korban yang mengirimkan uang ke oknum tersebut. “Jangan mudah tergoda apabila ada oknum yang mengaku bisa membantu promosi jabatan atau mutasi,” kata Titik.

Sementara itu, Kris Sardjono menyatakan, tidak pernah menghubungi siapapun terkait proses promosi dan mutasi jabatan.

Nomor telepon yang biasanya digunakan pelaku penipuan, lanjut Kris, juga bukan nomor telepon miliknya dan ia mengaku tidak mengenal nomor telepon tersebut.

Kepala Bagian Humas Pemerintah Kota Yogyakarta Tri Hastono mengatakan, oknum tersebut banyak menghubungi pegawai yang bertugas di wilayahnya, seperti pegawai kecamatan, kelurahan dan puskesmas.

“Ada juga beberapa tenaga honorer yang dihubungi pelaku. Namun, belum ada satupun yang mengirimkan uang seperti yang diminta,” katanya.

Lowongan CPNS 2014: Inilah Bantahan Anggota DPRD Ciamis Soal Tudingan Penipuan CPNS

Anggota DPRD Ciamis berinisial K yang dilaporkan oleh Dd ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Ciamis, saat dikonfirmasi HR Selasa (11/02/2014) melalui SMS (pesan pendek) telepon selularnya, membantah tuduhan bahwa dirinya telah melakukan penipuan terkait CPNS terhadap Dd.

Dia mengaku, tidak pernah menerima atau meminta uang dengan bentuk apapun kepada Dd, termasuk berjanji akan memperjuangkan anaknya menjadi PNS. “Saya tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Karena hal itu di luar kewenangan saya sebagai Anggota DPRD,” tegasnya.

Dia juga menegaskan bahwa dirinya adalah korban fitnah dengan munculnya laporan yang dilayangkan kepada BK DPRD. “Laporan itu sudah masuk pencemaran nama baik, termasuk adanya pemalsuan tanda tangan dan tulisan saya pada kuitansi,” ujarnya.

Dia pun meminta HR untuk bertemu sekaligus memberikan klarifikasi terkait tuduhan tersebut. “Saya perlu klarifikasi sebagai bentuk hak jawab. Ditambah saya akan melakukan somasi atas pemberitaan tersebut,” tegasnya.

Lowongan CPNS 2014: Inilah Ribuan Jabatan PNS yang Belum Terisi

Inilah Ribuan Jabatan PNS yang Belum Terisi.

Pascapengesahan UU 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), jabatan fungsional tertentu (JFT) masih langka di kalangan PNS. Jabatan jenis ini harus diisi oleh pegawai dengan keahlian spesifik.

“Jabatan fungsional PNS saat ini masih didominasi jabatan fungsional umum (JFU). Sedangkan JFT masih sedikit, karena kemampuan personil untuk mengisi JFT yang ada juga masih sangat rendah. Kualitas PNS kita kan umumnya masih rata-rata,” ungkap Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) Setiawan Wangsaatmadja di kantornya, Kamis (13/3).

Data KemenPANRB menyebutkan, tahun 2013 baru ada 124 JFT. Awal 2014 bertambah lagi dengan terbentuknya lima JFT baru, yakni Satpol PP, penyuluh hukum, analis keimigrasian, pemeriksa keimigrasian, dan rescuer. Saat ini dua JFT baru lagi segera menyusul, yakni analis kebijakan dan analis ketahanan pangan.

“Tahun ini jumlah JFT diharapkan bisa mencapai 240, karena masih banyak potensi pembentukan JFT baru,” ujar Setiawan.
Setiawan mengakui, selain jumlah JFT yang masih sedikit, personil yang menduduki JFT juga belum mencukupi kebutuhan. Untuk surveyor pemetaan misalnya, saat ini baru ada 1.000. “Padahal kebutuhan secara nasional diperkirakan mencapai 22.000 orang,” ujarnya.
Untuk perancang perundang-undangan, saat ini baru ada 280 dari kebutuhan nasional sekitar 1.500. Sedangkan perencana, dari kebutuhan nasional sebanyak 1.200 orang, saat ini baru ada 200 orang. Untuk penera, idealnya ada 2.000 orang, sementara yang ada baru 538 orang.

Penerjemah, dari kebutuhan sekitar 800 orang, baru ada  140 orang. Selain itu, instruktur (Nakertrans) baru ada 590 dari kebutuhan nasional 1.500, dan pengawas lingkungan hidup, kebutuhannya mencapai 9.900, sementara yang ada baru 800 orang.

Di sektor Pertanian, Kementan masih membutuhkan analis ketahanan pangan. Untuk tahun ini diproyeksikan 1.190, terdiri dari 90 orang di pusat, 100 di provinsi, dan sekitar 1.000 orang di kabupaten/kota.

Kebutuhan itu diperkirakan akan terus meningkat, menjadi 1.524 pada 2015, dan pada 2016 menjadi 1.534 orang.

Lowongan CPNS 2014: Menkeu: Indonesia Kekurangan Pegawai Pajak

Menkeu: Indonesia Kekurangan Pegawai Pajak.

Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan, Indonesia kekurangan pegawai pajak. Dengan jumlah penduduk 240 juta, Direktorat Jenderal Pajak hanya memiliki 33 ribu pegawai saja. 

Chatib kemudian membandingkan keadaan di Indonesia dengan di Jepang. Menurut dia, negeri sakura tersebut memiliki 66 ribu pegawai pajak. Padahal, penduduknya hanya ada 120 juta. “Idealnya pegawai pajak kita memang harus ditambah,” ujar dia di Balai Kota.

Jika ingin menyamai Jepang, kata dia, maka Direktorat Jenderal Pajak harus menambah 66 ribu pegawai lagi. Namun, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi setiap tahunnya hanya bisa memasok enam ribu pegawai saja.

Artinya, butuh waktu paling tidak 10 tahun untuk mencapai target jumlah pegawai pajak. “Tapi tentu kita tidak bisa menunggu selama itu demi menaikkan penerimaan pajak kita,” ujar dia.

Untuk menyiasati hal itu, Chatib meminta kepada pegawai pajak agar tidak mengurusi hal-hal kecil. Dia mencontohkan, jangan sampai hanya karena ada selisih Rp 100 ribu, pegawai harus mencari selisih itu sampai menghabiskan waktu satu bulan.

Hal itu, ujar Chatib, hanya membuang waktu. Padahal, lebih baik tenaga mereka digunakan untuk mencari para wajib pajak yang belum menunaikan kewajibannya. “Kalau selisihnya besar, di atas Rp 100 juta, baru ditelusuri,” kata dia.