Lowongan Kerja CPNS Indonesia (LKCI)

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap bahwa penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sering dijadikan ATM atau mesin uang bagi kepala daerah. Terutama, kepala daerah yang ingin maju lagi di pemilukada.

Koordinator ICW, Danang Widoyoko mengatakan, setiap penerimaan CPNS dimanfaatkan pejabat pembina kepegawaian (PPK) yang ingin mendapatkan modal untuk maju di pemilukada. Seperti diketahui, PPK di daerah adalah kepala daerah.

“Ini bukan cuma rekaan, tetapi riil di lapangan. Bayangkan saja, kepala daerah yang ingin maju lagi dan membutuhkan uang Rp4 miliar. Dengan mudah bisa mendapatkannya lewat pelamar CPNS,” kata Danang, Rabu 27 Juni.

Dia mengatakan ada pelamar CPNS yang rela membayar Rp60 juta sampai Rp100 juta untuk mendapatkan satu kursi CPNS. Dari 40 orang saja yang dimintai uang, lanjutnya, sudah bisa jadi modalnya untuk pemilukada.

Kejadian ini, tambahnya, semakin subur karena pelamar mau saja membayar ratusan juta rupiah demi menjadi CPNS. Korupsi pun semakin menjadi dan kian nyata.

“Adik saya saat melamar CPNS dimintai uang Rp60 juta. Tapi saya tolak dan memang tidak lulus,” lanjutnya.

Kondisi ini bila dibiarkan terus menerus, menurut Danang, tidak akan mengubah kualitas PNS. Yang berprestasi dan punya kompetensi tidak bisa menjadi PNS karena tak mampu membayar.

“Ini harus diubah karena masyarakat butuh pelayan-pelayan yang baik karena mereka sudah membayar gaji PNS sehingga mesti mendapatkan layanan prima,” tegasnya.

ICW resmi ditunjuk menjadi pengawas penerimaan CPNS di seluruh daerah. Penandatanganan kerja sama antara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Abubakar dan Koordinator ICW, Danang Widoyoko berlangsung di kantor Kementerian PAN dan RB di Jakarta, kemarin.

Menurut Azwar, ICW akan mengawasi pelaksanaan seleksi CPNS mulai dari pendaftaran, penggandaan dan penyebaran soal, saat tes, pemeriksaan soal, hingga pengumuman kelulusan. Jika ditemukan ada unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), ICW akan meneruskannya ke aparat hukum.

“Saya maunya mulai tahun ini penerimaan CPNS berlangsung fair dan bersih KKN. Makanya semua pihak saya gandeng, mulai konsorsium perguruan tinggi negeri, ICW, lembaga sandi negara, kepolisian, Badan Kepegawaian Negara, BPKP, dan LSM,” ujarnya.

Danang Widoyoko menyambut baik kerja sama ini. Selama ini, katanya, kementerian dan lembaga menganggap ICW sebagai musuh. Kementerian PAN dan RB justru menggandeng mereka. “Tadinya saya pikir ide Pak Azwar ini karena kurang kerjaan. Ternyata beliau serius. Makanya saya menyambut serius,” tuturnya.

Danang mengatakan, anggaran yang akan digunakan dalam pengawasan seleksi CPNS berasal dari lembaga donor. ICW pantang menerima dana pemerintah untuk menjaga independensi. Tetapi, masyarakat umum bisa membantu ICW dalam menciptakan penerimaan CPNS yang bersih dan bebas korupsi.