Lowongan Kerja CPNS Indonesia (LKCI)

Pemberontakan yang dilakukan para honorer di Jambi yang gagal diangkat jadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) sepertinya mulai membuat pihak terkait ketar-ketir. Menurut Koordinator Forum Honorer Provinsi Jambi Yolis Suhadi, sudah banyak desakan (intimidasi) agar dia menghentikan gerakan itu.

Tapi, secara tegas dia mengatakan tak gentar. Meski harus dipecat sekalipun. Namun sayang, dia menolak menyebutkan siapa orang yang mengintimidasi dirinya dengan alasan keamanan. “Saya tidak takut dipecat. Saya orang miskin, sudah terbiasa hidup miskin,” ujarnya, kemarin (17/6).

Dia mengatakan, baru membeber 30 persen dari temuan–temuan kecurangan pengangkatan CPNS. Ia mengaku masih menutupi problem yang paling krusial, karena menghargai pemerintah. Tapi, kata dia, jika memang pemerintah tak merespon dan tak mendukung, dia mengancam akan membeberkan semuanya (borok pemda).

“Kami memang rakyat kecil. Kami masih menghargai untuk tidak menjatuhkan mereka. Kami masih menunggu langkah hukum yang konkret dari pemda,” tegasnya.

Sementara itu, jumlah tenaga honorer yang ikut memberontak terus bertambah. Kemarin, sebanyak 30 tenaga honorer yang bekerja di RSUD Raden Mattaher (RSUD-RM) menyatakan diri bergabung dan melapor ke Posko Pengaduan yang dibuka Forum Honorer Provinsi Jambi di Perpustakaan Masjid Agung Al-Falah Kota Jambi. 

Yolis Suhadi mengatakan, pihaknya telah menerima secara lisan pengaduan dari 30 honorer RSUD Raden Mattaher Jambi. Secara resmi, kata dia, mereka akan menyampaikannya hari ini.

“Saya minta mereka menyiapkan dokumen yang diperlukan, seperti SK dan lain sebagainya. Rencananya hari ini mereka akan menyerahkan ke posko pengaduan,” kata Yolis, kemarin.

Secara umum, permasalahan yang dihadapi 30 honorer rumah sakit pelat merah itu tidak jauh beda dengan yang lainnya. Yolis menduga ada manipulasi data yang dimainkan oknum BKD Provinsi Jambi. Berdasarkan laporan yang dia terima, 30 honorer itu dinyatakan masuk data base K1, tapi tiba-tiba dianulir.

“Mereka honorer tahun 2005. Ada yang lulus, ada yang dianulir tanpa penjelasan. Padahal, tempat kerja dan SK penempatan sama,” jelasnya.

Yolis mengatakan, mereka sudah berupaya mengklarifikasi ke BKD Provinsi Jambi. Namun pihak BKD terkesan lepas tangan. Pihak BKD berdalih urusan anulir dan kelulusan adalah kewenangan BKN, bukan BKD. “Tapi, ketika ditanya ke pusat, pihak BKN bilang nama-nama mereka (honorer) tidak diajukan oleh BKD. Inilah yang kerap terjadi,” ujarnya.

“Di sini kami mencium ada dugaan manipulasi. Kita akan mempersiapkan dokumen untuk kelengkapan data melapor ke pihak berwajib,” katanya.

Yolis kembali menegaskan, pihaknya meminta uluran tangan dan kelembutan hati Gubernur Jambi agar benar-benar serius memperjuangkan nasib mereka. Jika tidak kepada gubernur, kepada siapa lagi mereka akan mengadu. Dia yakin, perjuangan mereka akan dipermudah bila didukung secara total oleh orang nomor satu di Jambi.

“Tapi jangan hanya omongan saja. Tidak cukup cuma angin sorga. Kami butuh sesuatu yang konkret,” tegasnya.

“Kami apresiasi sekali dengan surat dari bapak gubernur. Tapi, surat itu saya yakin tidak dibaca oleh BKN. Kami ingin ada gerakan yang lebih nampak,” imbuhnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan, sebagian besar honorer yang tersebar di Provinsi Jambi sudah menyampaikan secara lisan untuk bergabung. Dia mengaku siap menampung dan akan mengadvokasi mereka. Mereka kini tengah menunggu honorer asal Kerinci yang jumlahnya mencapai 60-an orang.

“Kendalanya, mereka banyak diintimidasi dan takut disantet. Tapi, kami masih menunggu,” pungkasnya.

Sementara itu, Sekretaris BKD Provinsi Jambi Hatam Tafsir membantah memanipulasi data honorer. Menurut dia, yang menentukan diangkat atau tidaknya honorer K1 merupakan wewenang BKN, bukan BKD. Pihaknya hanya bertugas mengajukan berkas honorer yang memenuhi kualifikasi ke BKN.

“Tugas kita hanya mendata, lalu mengajukan sebanyak 238 orang. Ternyata, cuma lulus 278 orang. Saya tidak tahu kenapa 60 orang yang dianulir,” jelasnya.

Hatam mengaku tak tahu persis, apakah para honorer itu termasuk dalam 238 honorer yang diajukan. “Saya tidak tahu mereka itu masuk dalam 238 honorer atau tidak. Kita tengok saja besok, saya tidak pegang data,” ujarnya.