• Uncategorized
  • 2

Lowongan CPNS 2014: Soal honorer jadi PNS penegasannya harus dari Awal

Berkah bulan Ramadhan, mungkin ini ungkapan yang tepat bagi para pegawai honorer khususnya mereka yang beragama Islam. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan mengatakan, pemerintah akan segera mengangkat pegawai honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Mangindaan mengatakan hal itu setelah mengikuti rapat kabinet terbatas di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/8). Rapat yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu antara lain membahas tentang pegawai honorer.

Menurut Mangindaan, pemerintah akan mengangkat tenaga honorer yang tercatat sejak 2005.

“Jadi yang sebelum 2005, kita angkat yang memenuhi syarat. Sesudah itu tidak ada honorer lagi,” katanya. Berdasarkan catatan pemerintah, PNS yang bekerja untuk hal-hal administratif sudah cukup banyak. “Yang teknis-teknis yang kita perlukan, teknis penyuluh lapangan, pertanian, medis, penyuluh kesehatan, pertanian, guru, dan sebagainya,” kata Mangindaan menambahkan.

Tentunya hal ini wajib disyukuri oleh mereka yang sudah bergelut sebagai pegawai honorer khususnya di lingkungan pemerintahan dan instansi terkait. Bagaimanapun juga harus dilihat segi positif bagaimana sebenarnya para honorer yang sesungguhnya lebih berjibaku di lapangan bekerja, ketimbang yang sudah resmi dan pada beberapa survey dikatakan hanya memenuhi kewajiban kerja semata.

Membengkaknya jumlah pegawai memang tidak terlepas dari kebijakan. Pasca era reformasi 1998 yang dilanjutkan dengan kebijakan desentralisasi tahun 1999 lalu telah melahirkan kurang lebih 205 buah daerah otonomi baru (DOB) Kabupaten/Kota serta 7 provinsi baru. Angka ini menambah jumlah total jumlah daerah otonom di Indonesia menjadi 524 daerah otonom yang terdiri dari 33 provinsi, 398 kabupaten dan 93 kota.

Ada banyak pertimbangan mengapa pemekaran wilayah menjadi tren era desentralisasi dan otonomi daerah itu. Di antaranya adalah akan ada aliran dana ke daerah berupa dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), banyak warga masyarakat akan diangkat menjadi PNS dan semakin tumbuh-kembangnya identitas lokal. Dalam dinamika otonomi daerah itu, setiap orang ingin menunjukkan eksistensinya baik secara ekonomi, politik maupun sosial-budaya.Pemerintah lewat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyusun grand design penataan daerah di Indonesia tahun 2010-2025.

Bentangan wilayah negara kita yang sangat luas mengharuskan pemerintah membentuk DOB, sehingga mempermudah orbitasi pelayanan pemerintahan dan pembangunan. Memang masih terdapat masyarakat di beberapa daerah yang merasa belum memperoleh pelayanan yang maksimal, sehingga menuntut pembentukan DOB di wilayahnya. Namun dengan membentuk DOB, maka beban keuangan negara semakin bertambah dan belanja pembangunan semakin berkurang.

Sebagai ilustrasi pada tahun 2003, pemerintah pusat menyediakan DAU sebesar Rp 1,33 triliun bagi 22 DOB hasil pemekaran sepanjang tahun 2002. Jumlah tersebut melonjak dua kali lipat pada tahun 2004, dimana pemerintah harus mentransfer Rp 2,6 triliun alokasi DAU bagi 40 DOB. Pada tahun 2010, pemerintah mengucurkan dana sebesar Rp 47,9 triliun sebagai alokasi DAU untuk daerah pemekaran. Beban APBN semakin bertambah akibat lemahnya daya dukung keuangan sebagian besar DOB.

Pada tahun 2010 Kemendagri pernah melakukan evaluasi terhadap 57 DOB usia di bawah 3 tahun, terkait dengan pengalihan personil, perlengakapan pembiayaan dan dokumen, penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan, penetapan batas wilayah, dan permasalahan lainnya. Hasilnya, hingga 3 tahun kondisi seluruhnya belum sepenuhnya efektif. Bayangkan berapa besar biaya yang harus ditanggung pemerintah pusat untuk membiayai penataan 57 DOB itu? Semua anggarannya terserap untuk belanja pegawai. Ada sekitar 124 Pemda yang belanja pegawainya melebihi 60 persen. Bahkan belanja pegawai di semua pemerintah daerah saat ini telah mencapai sekitar Rp 408 triliun atau sekitar 30 persen dari APBN.  

Dalam kerangka itu, maka pemerintah pusat tampaknya perlu serius melaksanakan reformasi birokrasi melalui penataan daerah. Perbaikan pada perencanaan kebijakan, regulasi dan kelembagaan menjadi kebutuhan mendesak. Salah satu langkah reformasi kelembagaan adalah penghentian sementara penerimaan PNS di pusat dan daerah. Masalahnya kepala daerah berwenang mengangkat pegawai honorer menjadi PNS. Pada 2011 ini saja, usulan pengangkatan PNS dari berbagai daerah mencapai 700-an ribu.

Walau kemudian menurut Mangindaan, kebijakan pengangkatan pegawai honorer itu tidak bertentangan dengan kebijakan moratorium (penundaan) penerimaan PNS.

Dia menjelaskan, moratorium PNS berarti penerimaan PNS tidak boleh melebihi jumlah PNS yang pensiun.

Tentunya pada akhirnya kini tinggal bagaimana pemerintah pusat bisa melakukan pengetatan khususnya pada pengangkatan honorer jadi PNS. Ingat banyak sebenarnya honorer yang sudah bekerja hingga tahun 2010. Seharusnya pemerintah bisa lebih jeli jadi bukan sekedar tahun 2005 semata pembatasan itu, tetapi juga mereka-mereka yang diangkat menjadi honorer hingga 2010. Para honorer itu sudah memiliki kemampuan teknis menguasai lapangan kerja. Jadi yang penting sekarang adalah stop penerimaan PNS baru dari jalur umum, utamakan mereka yang honorer dan tentunya harus ada  penegasan dari awal.

Download Soal-Soal CPNS Indonesia

You may also like...

2 Responses

  1. Hanan says:

    Sy tenaga honorer di KEMENAG SUL-TRA sejak th.2002 sebagai PENYULUH AGAMA ISLAM. Yg ingin sy tanyakan adakah penyuluh agama bs d perhatikan? Knp hanya Penyuluh pertanian, medis dan perikanan yg terus d perhatikan..? Bagaimana dgn kami Peny. AGAMA ISLAM khususx tdk ada kejelasan? Mohon perhatikan kami..!

  2. misbah says:

    sy mnjd guru wiyata bakti sejak th 2004 s/d sekarang.dalam hal pekerjaan beban kerjanya sy rasa sama dg sdh PNS,tp kemakmurannya sgt jauh sekali perbedaannya. untuk hidup sehari2 saya mesti kerja sampingan jadi buruh serabutan, pasalnya gaji dari wiyata sebesar 140/bln tidak bisa untuk beli beras selama 1bln, apalagi untuk beli lauk,sdh tidak memungkinkan.saya sudah lama hidup serba keterbatasan. tolonglah nasib kami!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>