Lowongan CPNS 2014: Kementerian PU Salahkan Pemda dan Kontraktor

Kementerian Pekerjaan Umum menuding pihak yang bertanggung jawab atas insiden ambruknya jembatan Mahakam II di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, adalah Pemerintah Daerah setempat dan kontraktor proyek pembangunan, PT Hutama Karya.

Alasannya, sejak jembatan selesai dibangun pada 2001 silam pemerintah sudah menyerahkan pengelolaan jembatan tersebut kepada Pemda. ”Tapi jaminan konstruksi tanggung jawab kontraktor. Jaminannya selama 10 tahun,” kata Direktur Jenderal Bina Marga Djoko Maryanto, Senin, 28 November 2011.

Dibangun pada 1995, menurut Djoko, jembatan sepanjang 710 meter yang menghubungkan antara Tenggarong dan Kecamatan Tenggarong seberang, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, tersebut selesai dibangun pada 2001.

Sewaktu pembangunan belum ada pembagian otonomi daerah, sehingga biaya pembangunan jembatan masih menggunakan dana hasil antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Namun Djoko mengaku lupa ketika ditanya besaran dana proyek itu.

Karena lokasinya berada di wilayah kabupaten dalam provinsi, ketika otonomi daerah berlangsung pengelolaan diserahkan kepada daerah. Secara teknis jembatan itu merupakan jembatan gantung dengan bentang besar mirip jembatan San Fransisco di Amerika Serikat.

Jembatan ini memiliki panjang 710 meter, dengan lebar 270 meter ditambah dua sisi luarnya masing-masing 100 meter. Jadi bentangnya menjadi 470 meter. ”Gantungan-gantungan ini setiap 10 meter sudah melalui proses penghitungan yang tepat pada waktu perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan,” ujar dia.

Direktorat Jenderal Bina Marga sebenarnya sudah mengedarkan pedoman-pedoman perawatan jembatan dengan bentang pendek. Perawatan jembatan Mahakam, berdasarkan pedoman tersebut, sudah rutin dilakukan dan sesuai dengan prosedur.

Tapi untuk perawatan jembatan Mahakam lebih khusus. Karena itu Kementerian berencana membuat pedoman perawatan baru yang khusus untuk jembatan dengan bentang panjang. Misalnya jembatan Mahakam dan Suramadu di Surabaya, Jawa Timur.

“Jadi jembatan ini sebenarnya menjadi salah satu kajian kasus untuk menyusun pentunjuk teknis pedoman perawatan dan pengelolaan. Tapi pedoman belum selesai, ternyata lebih mendahului (roboh),” tutur Djoko.

Adapun untuk tanggung jawab kontraktor, Kementerian masih akan mengkaji lagi, membuka dokumen-dokumen lama untuk dipelajari. Tim ahli dari Kementerian nanti akan melihat apakah perencanaan sudah sesuai atau tidak. Meskipun, berdasar data Kementerian pembangunan sudah benar.

Semuanya akan dievaluasi ulang. Hutama Karya, selaku kontraktor, akan dimintai dokumen. ”Biasanya dalam setiap pembayaran selalu ada persetujuan. Nanti akan dilihat dokumen di Pemkab. Kalau sudah selesai baru ada kesimpulan kenapa bisa roboh,” ujarnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>