Lowongan Kerja CPNS Indonesia (LKCI)

Pasca moratorium perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Januari 2012 ini pemerintah akan membuka kembali. Untuk itu 31 Desember 2011 lalu, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Tangsel, telah mengusulkan 5.015 pegawai ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) . Kebutuhan pegawai sebanyak itu harus terpenuhi secara bertahap selama lima tahun

Moratorium rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dimulai 1 September 2011 hingga akhir tahun 2012 diharapkan dapat memperbaiki reformasi birokrasi. Moratorium rekrutmen CPNS, hanya salah satu kebijakan yang semestinya diambil pemerintah dalam rangka perbaikan reformasi birokrasi. Langkah ini ditempuh, karena jumlah PNS yang ada sekarang melebihi kebutuhan. Akibatnya ada inefisiensi dalam membayar remunerasi bagi

Sebagai pegawai negeri sipil masih tetap menggiurkan bagi sebagian kalangan. Bahkan, untuk menjadi PNS, mereka kerap melakukan segala hal, termasuk membayar uang dalam jumlah tertentu, meski risiko menjadi korban penipuan tetap besar. Hal tersebut juga dialami Bambang S (32), seorang anggota polisi di Jalan Khayangan, Limbungan Baru, Rumbai Pesisir. Karena ingin istrinya, Ika, menjadi PNS,

INILAH.COM. Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan tidak pernah membuka penerimaan CPNS. Hal itu diungkapkan lantaran banyaknya kasus penipuan dengan modus penerimaan CPNS DKI. Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI, Budihastuti mengungkapkan, saat ini banyak kasus penipuan penerimaan CPNS dilakukan oknum yang mengatasnamakan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta dan pejabat atau pegawai di

Sejak moratorium (penundaan sementara) penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2011 lalu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak pernah membuka lowongan untuk CPNS lagi. Pada 2012 ini, Pemprov DKI masih melanjutkan moratorium tersebut. Penegasan ini disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Budihastuti, berkaitan maraknya penipuan yang penerimaan CPNS Pemprov DKI oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Status kepegawaian guru-guru honor di sekolah negeri dan swasta masih bermasalah. Para guru honor yang mengabdi belasan tahun atau bahkan lebih itu terus berjuang untuk menjadi guru calon pegawai negeri sipil maupun guru tetap yayasan di sekolah swasta. Ribuan guru bantu yang dibiayai APBN berunjuk rasa di Istana Negara. Jakarta, Senin (16/1/2012). Mereka mendesak Presiden

Bupati Maros HM Hatta Rahman mengingatkan honorer kategori I di Maros agar mewaspadai calo yang menjanjikan mampu meloloskan jadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Himbauan Hatta ini mengantisipasi ulah calo yang potensial mengambil keuntungan proses verifikasi di Jakarta. ”Urusan kelulusan dan hasil seleksi tenaga honorer kategori I, Pemkab Maros tidak memiliki kewenangan.Kami hanya menyerahkan berkas.

Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara secara resmi mengeluarkan kebijakan Menteri Negara BUMN Nomor S-375/MBU.Wk/2011 yang mengatur pengurusan dan pengawasan BUMN. Menteri BUMN, Dahlan Iskan, dalam kebijakannya memerintahkan agar direksi dan dewan komisaris/dewan pengawas melakukan rapat gabungan minimal satu kali setiap bulan yang hanya dihadiri oleh anggota direksi, anggota dewan komisaris/dewan pengawas, sekretaris perusahaan, dan